SISTEM HUKUM AKUNTANSI DI INDONESIA

Klasifikasi didalam akuntansi internasional merupakan suatu dasar yang bisa dijadikan cara untuk memahami serta menganalisis mengapa dan bagaimana sistem akuntansi disetiap Negara berbeda-beda. Salah satu kegiatan klasifikasi tersebut yaitu mengklasifikasikan sistem hukum akuntansi disetiap Negara. Terdapat dua kategori besar sistem hukum akuntansi yaitu sistem common law dan code law. Sistem common law yaitu sistem hukum akuntansi yang berorientasi pasar dan tidak terlalu diatur oleh pemerintah. Negara yang menganut sistem ini diantaranya Australia, Kanada, Inggris, dan yang lainnya.  sedangkan code law yaitu sistem hukum akuntansi yang berorientasi perencanaan dan secara penuh diatur oleh pemerintah. sistem hukum akuntansi code law ini sering disebut Kontinental dan biasanya negara yang menganut sistem hukum akuntansi ini yaitu negara-negara Eropa kontinental dan bekas koloni mereka di Afrika, Asia, dan Amerika.

            Indonesia adalah salah satu Negara Asia yang menganut sistem hukum akuntansi code law dan penyajian laporan keuangan untuk penyajian wajar bukan untuk kebenaran dan kewajaran dengan laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengaturan akuntansi di Indonesia itu sendiri dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dibentuk pada 23 Desember 1957 di bawah pengawasan departemen keuangan.

Terdapat beberapa aturan mengenai pengukuran akuntansi di Indonesia salah satunya megenai pengukuran pada penilaian persediaan. Di Indonesia penilaian persedian dalam akuntansi komersial bisa dilakukan dengan tiga metode yaitu average, FIFO (First In First Out) , dan LIPO (Last In First Out).  tetapi dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, penilaian persediaan hanya diperbolehkan dengan metode average dan FIFO. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan menggunakan metode LIFO perusahaan bisa meminimalkan laba karena metode LIFO akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi, jumlah laba kotor yang lebih rendah dan persediaan akhir yang lebih rendah. Sehingga hal tersebut dapat memperkecil biaya pajak penghasilan.

            Berdasarkan hal tersebut karena Indonesia menganut sistem hukum akuntansi code law maka penilaian persediaan perusahaan dengan akuntansi komersial di Indonesia harus bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah negara yang sudah dituangkan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Negara itu sendiri .

SUMBER:

Pondes Mardun. 2016. PANAMA PAPERS (Indonesia dan Inggris) di http://pondesmadridmarbun.blogspot.com/2016/07/tugas-akuntansi-internasional.html (di akses 30 November)

Nurul Fitah Anwar dan Herman Karamoy. 2014. ANALISIS PENERAPAN METODE PENCATATAN DAN PENILAIAN TERHADAP PERSEDIAAN BARANG MENURUT PSAK NO.14 PADA PT. TIRTA INVESTAMA DC MANADO. Jurnal EMBA Vol.2 No.2.